Mewah

Satu mingguan lalu publik (untuk kesekian kalinya) dikagetkan (lagi) oleh berita tentang kamar-kamar penjara yang dengan tarif dan kongkalikong tertentu bisa disulap menjadi kamar mewah bak sebuah kamar hotel. Dalam berita itu juga digambarkan bahwa seorang narapidana kelas kakap bisa menjebol tembok kamar penjara, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk membuat kamarnya yang mewah jadi lebih luas.

Tontonan jadi makin seru ketika menteri yang terkait dengan hal itu diwawancara secara langsung (live) dan tampak gelagapan waktu harus menjawab berbagai kenyataan memalukan yang terjadi di unit-unit kerja yang merupakan tanggungjawabnya. Bagi saya, saking memalukannya fakta yang terbuka di sana, bila saya adalah sang menteri, maka saya akan dengan kepala menunduk, penuh penyesalan, meminta maaf kepada masyarakat (yang telah memercayai dan tentu saja memeras keringat untuk menggajinya sebagai pejabat), kemudian mengundurkan diri. Tapi tentu saja hal itu tidak terjadi.

Yang terjadi justru keluarnya pernyataan-pernyataan yang meminta kamar-kamar lapas mewah milik para koruptor  itu dimaklumi saja. Tentu dengan membawa argumentasi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM). Bahkan seolah-olah negara meminta maaf karena belum mampu menyediakan penjara yang layak bagi para narapidana (baca: koruptor yang tertangkap dan terbukti korupsi).

Perbandingan dengan penjara di negara-negara majupun dikeluarkan. Dibilang penjara di negara A jauh lebih mewah, negara B apalagi, dan lain-lain. Lagi-lagi semua argumentasi dikeluarkan demi pemaafan masyarakat atas hukum atau aturan yang tidak bisa ditegakkan oleh negara terhadap mereka yang telah mencuri uang dan merampas hak rakyat banyak.

Saya tentu bukan orang yang menolak kondisi lembaga pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan memenuhi nilai-nilai HAM. Tapi apa iya bersikap tidak adil dengan memberi kemewahan pada sekelompok narapidana (yang punya uang dan kekuasaan) dan tidak pada yang lain adalah sebuah upaya penegakan nilai-nilai HAM? Bukannya malah sebaliknya ya itu?

Fakta-fakta tentang kamar “mewah” (bagi napi koruptor) di lapas dan orang-orang yang mudah diajak kongkalikong di dalamnya membuka lagi ingatan tentang pernyataan sejumlah pihak yang menentang adanya peraturan bahwa mantan narapida korupsi tidak boleh mencalonkan diri jadi calon legistatif seperti yang pernah saya tulis di sini. Bagi saya dengan kondisi lembaga pemasyarakatan dan penegakan disiplin di dalamnya yang seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin koruptor tidak bertobat ketika harus mendekam di dalamnya. Toh mereka tetap bebas menjalankan bisnis seperti biasa bahkan tetap melakukan korupsi dari dalam lapas. Jadi kenapa masih mau membela dan memercayakan pembuatan undang-undang kepada mereka?

Ketika acara ditutup dengan pengakuan mantan koruptor yang mengatakan bahwa kamar lapas sangat tidak manusiawi dan mengganggu kesehatannya sehingga dia “terpaksa” memperbaiki sendiri kamarnya dengan uang pribadi, lagi-lagi saya sedih. Bukan sedih karena pengakuan sang mantan, tapi sedih membayangkan masyarakat banyak yang juga hidup secara tidak manusiawi dan tidak sehat karena hak mereka dirampas oleh para koruptor itu. Saya sungguh ingin meneriakkan kalimat ini ke telinga mereka: “Ha mbok kalau nggak mau hidup tersiksa di kamar lapas, jangan korupsi tho, Paaakkk….!!”

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.