Author: danangjp

Seorang petani yang gemar memasak, petualang yang gemar pamer foto, dan pemilik kedai kopi yang gemar menulis. Saat ini tinggal di dua kota, antara Cipanas dan Denpasar.
Love, Simon (2018)

Love, Simon (2018)

OK, setelah beberapa kali mencoba menulis tentang politik dan fenomena sosial di media-media lain, sekarang saya kembali ke blog sendiri dan akan menulis apa yang saya suka, apalagi kalau bukan tentang film!

Kali ini ada sebuah film yang diangkat dari novel laris berjudul “Simon Vs. The Homo Sapiens Agenda” karya Becky Albertalli yang terbit tahun 2015. Diproduseri oleh mereka yang memfilmkan “The Fault in Our Stars”, film ini jelas menarik perhatian saya sejak pertama menonton cuplikannya di Youtube.

Ceritanya tentang seorang remaja yang bersekolah, berteman, bermain, dan menikmati kehidupan seperti layaknya remaja kebanyakan. Hanya satu yang membuatnya gundah, yaitu dia punya sebuah rahasia. Rahasia yang dipendamnya dalam-dalam karena rupanya dia berbeda dengan orang kebanyakan.

Film ini begitu indah mengalir layaknya film-film remaja walaupun banyak nilai yang coba dibagikan.

Sebuah film yang layak tonton karena menghangatkan mata, hati, dan pikiran.

Ketika Semayam Dipercaya Memproduksi Kostum “Aku Mendut”

Ketika Semayam Dipercaya Memproduksi Kostum “Aku Mendut”

Sabtu (7/4/2018) Gedung Kesenian Jakarta kembali menjadi saksi penampilan kelompok Dancewave Center Jakarta yang kali ini memanggungkan teater tari bertajuk “Aku Mendut”. Berbagai genre tari, seperti tari perut yang berbaur dengan hiphop, tari kontemporer, serta tari tradisi mengalir bak gelombang untuk menuturkan legenda Roro Mendut.

Pementasan ini melengkapi pementasan teater tari sebelumnya yang telah menjadi tradisi tahunan bagi Dancewave Center Jakarta. Tercatat sejak tahun 2010 kelompok tari yang punya bermacam kelas seperti hip hop, kontemporer, belly dance & orientaldance hall, theater jazz, ladies style, dan Burlesque ini telah selalu berhasil menghentak dunia tari di Ibu Kota dengan pertunjukan yang bukan hanya menarik tapi juga memberi pesan penting akan suatu nilai.

Tahun ini, Semayam mendapat kehormatan untuk memproduksi beberapa kostum yang dipakai sebagai busana panggung “Aku Mendut”. Meski berkejaran dengan waktu dan jarak antara Jakarta dan Bali, Semayam tetap menerapkan profesionalitas dalam memproduksi kostum-kostum yang memiliki tingkat kerumitan tinggi ini.

Semayam yang ikut berpartisipasi dalam pementasan ini merasa bangga karena akhirnya pentas “Aku Mendut” berjalan lancar dan sukses meraih liputan dari berbagai media nasional.

Ketika Hukum Jadi Panglima, Apa Pangkat Etika dan Tata Krama?

Ketika Hukum Jadi Panglima, Apa Pangkat Etika dan Tata Krama?

Beberapa hari lalu saat sedang makan di sebuah warteg di bilangan Kukusan, Depok, secara tidak sengaja saya mendengar sebuah berita tentang usul larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Berita itu kemudian berlanjut dengan riuhnya tanggapan dari para legislator yang mempertanyakan dasar hukum larangan itu. Umumnya mereka mengatakan bahwa bila tidak ada dasar hukumnya maka aturan itu tidak bisa diterapkan. Bukankah kita semua setuju bahwa sekarang hukum jadi panglima?

Apa ada yang salah dengan penolakan pernyataan para anggota legislator tersebut? Tentu tidak! Karena negara ini adalah negara hukum dan jamak kita dengar bahwa hukum telah berpangkat panglima di negeri ini. Makanya semua hal harus didasari atas hukum yang harus tertulis dengan terang-benderang.

Hukum jadi panglima

Cerita lain datang dari seorang penegak hukum. Ia yang jelas-jelas sudah dua kali dikenai sanksi oleh dewan etik, tak mau turun dari jabatannya karena memang tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan. Jadilah ia tetap menjadi seorang pemutus perkara keadilan.

Apa ada yang salah dengan tidak turunnya penegak hukum itu dari jabatan? Tentu tidak! Kan memang hukum tertulisnya tidak mengatur.

Sekarang pertanyaannya, kalau hukum sudah berpangkat panglima, apa pangkat etika dan tata krama? Di mana kita letakkan akal sehat atau common sense yang menurut Wikipedia artinya adalah “sound practical judgment concerning everyday matters, or a basic ability to perceiveunderstand, and judge that is shared by (“common to”) nearly all people,” alias hal-hal mendasar yang merupakan nilai yang sama pada setiap manusia.

Apa iya ketika hukum dijunjung tinggi-tinggi, maka etika dan tata krama (yang biasanya tidak tertulis karena adalah common sense alias akal sehat) kita injak serendah-rendahnya hingga hilang daya nalar dan nilai-nilai kemanusiaan kita? Kalau memang itu yang terjadi maka tak salah kalau ada yang bilang bahwa politik kita mengalami kemajuan pesat namun peradaban kita mundur.

Sekadar mengingatkan, bahwa kata peradaban terambil dari kata dasar adab, yang menurut KBBI berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak. Semua nilai itulah yang ada dalam etika dan tata krama.

Saat peradaban mundur, maka tontonan sehari-hari kita adalah pertunjukan manusia-manusia tanpa adab. Tidak ada lagi rasa malu. Pelayan masyarakat yang tertangkap tangan mencuri uang rakyat tetap tanpa malu melambaikan tangan bak selebritas di depan kamera TV. Bahkan ketika terbukti bersalah dan dihukumpun, ia tetap tak malu untuk mencalonkan diri lagi menjadi orang yang hendak memegang jabatan yang adalah kepercayaan alias amanah.

Pagi ini saya mendengar sebuah penggambaran apik tentang para mantan koruptor. Mereka disebut sebagai orang-orang yang pernah dipercaya untuk mengakses uang rakyat dan rupanya akses tersebut malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Apakah orang-orang seperti ini menurut akal sehat tidak boleh dilarang untuk punya akses ke uang rakyat lagi?

Hal lain yang menarik tentang diangkatnya hukum jadi panglima adalah bahwa hukum di negeri ini masih sering berat sebelah, timpang, dan terseok-seok sehingga sulit untuk dijadikan sandaran. Sang panglima masih sering intip sana-sini, melihat-lihat siapa yang sedang tersangkut masalah hukum. Bila punya banyak akses pada kekuasaan, baik besar maupun kecil, maka ada kemungkinan jerat sang panglima bisa dilonggarkan.

Bagi saya, norma, etika, dan tata krama haruslah dijunjung tak kalah tinggi dari hukum. Pangkatnya tak boleh lebih rendah daripada sang panglima. Karena dengan norma, etika, dan tata krama itulah maka manusia dapat menjadi manusia. Ia dapat mengisi kekosongan yang tidak atau belum diatur oleh hukum tertulis dengan kebaikan budi pekertinya. Budi pekerti inilah yang akan membuat mantan narapidana korupsi tanpa harus dibuatkan hukum tertulis sudah tahu diri dan malu untuk mencalonkan diri menjadi pejabat lagi. Budi pekerti ini juga yang akan membuat penegak hukum yang sudah terbukti melanggar kode etik, tanpa harus dibuatkan hukum tertulis, tahu diri dan malu, lalu turun dari jabatannya.

Etika, tata krama, norma, dan budi pekerti, bila dijunjung tinggi akan mampu menambal lubang-lubang yang selalu ada dalam hukum-hukum tertulis. Bahkan etika, tata krama, norma, dan budi pekerti bila dijunjung tinggi-tinggi akan membuat hukum jadi tegak, tidak timpang, dan selalu memberi keadilan.